CIBINONG BOGOR INFO,REALITA-KPK Desakan publik agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengungkap pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor semakin menguat.
Desakan tersebut muncul setelah KPK meningkatkan penanganan perkara dugaan korupsi terkait pemotongan upah pungut pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya menyampaikan bahwa keputusan menaikkan perkara ke tahap penyidikan dilakukan setelah gelar perkara di tingkat pimpinan pada Kamis malam, 20 Agustus 2026. Namun, KPK menegaskan bahwa penyidikan masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum, sehingga hingga saat itu belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
(Antara News)
Dalam rangkaian penyelidikan, KPK juga mengamankan uang sekitar Rp1,5 miliar yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Uang itu diamankan pada tahap penyelidikan dan selanjutnya akan diproses untuk penyitaan serta didalami asal-usul dan aliran dananya pada tahap penyidikan.
Tidak Hanya Upah Pungut
Perkara ini kemudian berkembang. KPK menyatakan turut mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bogor.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan pengusutan tidak hanya berkaitan dengan dugaan penerimaan uang yang bersumber dari pemotongan upah pungut di Bappenda, tetapi juga terdapat aspek pengadaan barang dan jasa yang turut didalami.
Kondisi tersebut membuat perhatian publik terhadap kasus ini semakin besar. Masyarakat menunggu sejauh mana KPK mampu mengurai konstruksi perkara, termasuk siapa yang diduga menerima aliran uang, bagaimana mekanisme pemotongan terjadi, serta apakah terdapat keterkaitan dengan pihak lain di lingkungan pemerintahan daerah.
Publik Minta KPK Bekerja Transparan
Sejumlah pihak juga mendesak KPK agar tidak ragu menetapkan tersangka apabila alat bukti telah memenuhi ketentuan hukum. Namun, desakan tersebut harus tetap ditempatkan dalam koridor asas praduga tak bersalah, karena sampai saat ini KPK belum menetapkan satu pun pihak sebagai tersangka.
KPK sendiri menegaskan belum adanya tersangka bukan berarti perkara dihentikan. Penyidik masih melakukan pendalaman dan mencari kecukupan alat bukti untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab.
Dengan status perkara yang telah masuk tahap penyidikan, publik kini menanti perkembangan selanjutnya. Pertanyaan utamanya bukan sekadar siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga bagaimana KPK membuktikan konstruksi perkara, menelusuri aliran dana, serta mengungkap kemungkinan keterkaitan dugaan korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa.
KPK diharapkan tetap bekerja secara profesional, independen dan transparan, tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun. Sebaliknya, seluruh pihak yang disebut atau diperiksa juga berhak mendapatkan proses hukum yang objektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Catatan: Sampai informasi terakhir yang tersedia, KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Karena itu, penyebutan nama pejabat atau pihak tertentu sebagai pelaku harus menunggu pengumuman resmi dan bukti hukum dari KPK. Dikutip dari media (ANTARA News) (27/8/26) -(Red)