GARUT INFO REALITA– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap laporan mengenai dugaan penahanan ijazah oleh sekolah. Pernyataan tersebut disampaikan saat diwawancarai wartawan usai menghadiri kegiatan di Kabupaten Garut pada 24 Juni 2026.
Dalam keterangannya, Dedi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan mengabaikan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran hak peserta didik. Namun, ia menekankan bahwa setiap laporan harus disertai data dan bukti yang jelas agar dapat diverifikasi serta ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, tuduhan yang tidak disertai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan akan menyulitkan pemerintah dalam melakukan pemeriksaan. Karena itu, ia meminta pihak yang menyampaikan dugaan penahanan ijazah untuk menyebutkan secara spesifik nama sekolah yang dimaksud sehingga proses klarifikasi dan pemeriksaan dapat dilakukan secara objektif.
Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap praktik penahanan ijazah yang dikeluhkan sejumlah alumni dan orang tua siswa. Isu tersebut memicu perhatian masyarakat karena ijazah merupakan dokumen penting yang dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan akan mengambil langkah sesuai ketentuan apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya pelanggaran. Di sisi lain, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menyampaikan laporan secara lengkap dan berdasarkan fakta agar proses penanganan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.sumber Informasi di kutif dari media sosial. penayangan (1-8-26) (red)