JAKARTA,INFO REALITA — (10/10/2026) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menargetkan proses penggabungan atau merger empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor konstruksi dapat rampung paling lambat akhir November 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari agenda restrukturisasi perusahaan konstruksi pelat merah untuk memperkuat struktur usaha dan mendorong efisiensi industri konstruksi nasional.
Empat perusahaan yang masuk dalam rencana penggabungan tersebut adalah PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT PP (Persero) Tbk.
COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menyampaikan target tersebut setelah menghadiri Investor Daily Summit 2026 di Jakarta.
Rencana konsolidasi ini menjadi perhatian karena keempat perusahaan memiliki rekam jejak, portofolio pekerjaan, serta tanggung jawab proyek yang berbeda.
Penggabungan bukan sekadar menyatukan badan usaha, tetapi juga menyangkut penataan aset, kewajiban keuangan, sumber daya manusia, kontrak pekerjaan, hingga keberlanjutan proyek yang sedang berjalan.
Restrukturisasi BUMN Karya dan Tantangan Utang
Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam proses merger adalah kondisi keuangan masing-masing perusahaan. Restrukturisasi perusahaan konstruksi negara tidak cukup hanya dengan menggabungkan organisasi dan operasional, tetapi juga perlu memastikan adanya kejelasan mengenai kewajiban keuangan, pengelolaan aset, serta kemampuan perusahaan hasil penggabungan dalam menyelesaikan pekerjaan.
Publik perlu memperoleh penjelasan mengenai mekanisme penyelesaian utang, kewajiban kepada pemasok dan subkontraktor, serta perlindungan terhadap hak pekerja apabila terjadi perubahan struktur organisasi.
Selain itu, perlu dipastikan apakah penggabungan akan disertai penataan ulang portofolio proyek dan pembagian tanggung jawab pekerjaan.
Tanpa penjelasan yang memadai, restrukturisasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan kontraktual dengan perusahaan terkait.
Meski demikian, persoalan tersebut perlu ditempatkan sebagai aspek yang harus diperiksa dan diklarifikasi, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh perusahaan yang akan bergabung memiliki masalah keuangan dengan tingkat yang sama.
Bagaimana Nasib Proyek yang Sedang Berjalan?
Dari sisi pelaksanaan pembangunan, merger empat BUMN Karya juga menimbulkan pertanyaan mengenai kelangsungan proyek yang saat ini masih berjalan.
Perubahan struktur perusahaan perlu menjamin bahwa pekerjaan konstruksi tetap dilaksanakan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, jadwal, dan ketentuan keselamatan kerja.
Kepastian tersebut penting bagi pemerintah sebagai pengguna jasa, masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan, serta kontraktor lokal dan pemasok material yang terlibat dalam rantai pekerjaan.
Karena itu, Danantara perlu menjelaskan bagaimana mekanisme transisi kontrak proyek, penanggung jawab pekerjaan, sistem pengawasan, dan proses pembayaran kepada mitra usaha setelah merger dilaksanakan.
Khusus untuk proyek yang menggunakan anggaran negara, konsolidasi perusahaan tidak boleh mengaburkan tanggung jawab atas kualitas pekerjaan, ketepatan penggunaan anggaran, maupun penyelesaian kewajiban yang timbul sebelum penggabungan.
Waskita Karya dan Wijaya Karya Belum Masuk Tahap yang Sama
Sementara itu, rencana konsolidasi tersebut belum mencakup dua BUMN Karya lainnya, yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA.
Menurut keterangan Dony Oskaria sebagaimana disampaikan dalam informasi yang menjadi dasar pemberitaan ini, kedua perusahaan tersebut membutuhkan waktu dan proses penyelesaian yang lebih panjang sebelum dapat diintegrasikan lebih lanjut.
Perbedaan tahapan tersebut menjadi perhatian karena restrukturisasi BUMN Karya perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan, termasuk struktur keuangan, aset, kewajiban, portofolio pekerjaan, serta kebutuhan penyehatan usaha.
Namun, alasan terperinci yang membuat Waskita Karya dan WIKA membutuhkan proses lebih panjang masih perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi Danantara.
Transparansi Menjadi Kunci
Target penyelesaian merger pada akhir November 2026 menyisakan sejumlah hal yang perlu dijelaskan kepada publik. Di antaranya, bentuk hukum penggabungan, komposisi kepemilikan perusahaan hasil merger, pembagian portofolio bisnis, mekanisme penyelesaian kewajiban, serta dampaknya terhadap tenaga kerja dan mitra usaha.
Pemerintah dan Danantara juga perlu menerangkan bagaimana kinerja perusahaan hasil konsolidasi akan diukur. Apakah keberhasilan merger hanya dilihat dari efisiensi biaya dan penyederhanaan organisasi, atau juga dari peningkatan kualitas pekerjaan, ketepatan waktu penyelesaian proyek, serta penguatan tata kelola perusahaan?
Indikator tersebut penting agar restrukturisasi tidak berhenti pada perubahan struktur korporasi, melainkan menghasilkan perbaikan kinerja yang dapat diukur.
Pada akhirnya, keberhasilan merger empat BUMN Karya tidak hanya ditentukan oleh tercapainya target November 2026. Hal yang tidak kalah penting adalah kepastian tanggung jawab perusahaan, transparansi pengelolaan aset dan kewajiban, serta jaminan bahwa proyek pembangunan yang dikerjakan tetap berjalan sesuai standar dan kontrak. Menantau perkembangan selanjutnya dikutif dari sosialmedia (Red)